Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil langkah nyata untuk meningkatkan infrastruktur jalan dalam upaya mencapai kemantapan jalan Lampung pada tahun 2026. Dengan komitmen yang kuat dan rencana yang terukur, pemprov menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur adalah prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun, tantangan yang ada tidak dapat diabaikan, terutama terkait dengan ketimpangan yang terlihat antara jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Analisis Kemantapan Jalan di Lampung
Dalam konteks kemantapan jalan di Lampung, data yang dirilis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Pada tahun 2025, jalan nasional tercatat memiliki tingkat kemantapan sebesar 92,32%. Jalan provinsi berada di angka 79,79%, sedangkan jalan kabupaten/kota hanya mencapai 48,30%. Ini menunjukkan bahwa jalan yang berada di bawah kewenangan pusat dan provinsi lebih terawat dibandingkan dengan jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Data Kemantapan Jalan
Statistik kemantapan jalan di Lampung ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi infrastruktur di wilayah tersebut:
- Jalan Nasional: 92,32%
- Jalan Provinsi: 79,79%
- Jalan Kabupaten/Kota: 48,30%
Data ini menegaskan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, jalan kabupaten/kota masih jauh tertinggal, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Langkah Pemprov dalam Perbaikan Jalan
Pemerintah Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, telah menetapkan target ambisius untuk memperbaiki hampir 200 kilometer jalan provinsi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemantapan jalan dari sekitar 75% pada tahun 2025 menjadi 86% pada tahun 2026. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Proyek Strategis yang Dicanangkan
Salah satu proyek utama yang sudah berjalan adalah perbaikan ruas jalan berikut:
- Kalirejo–Bangunrejo: 5,53 km, anggaran Rp57,75 miliar
- Padang Ratu–Kalirejo: 6,5 km, anggaran Rp66,69 miliar
- Padang Ratu–Pekurun Udik: 3,5 km, anggaran Rp38,39 miliar
Total anggaran untuk satu kawasan ini mencapai Rp162,93 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun konektivitas wilayah.
Strategi Dinas Bina Marga
Secara keseluruhan, pada tahun 2026, Pemprov melalui Dinas Bina Marga berencana untuk menangani 62 ruas jalan di seluruh wilayah Lampung. Ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini sudah dimulai sejak awal April 2026 dan diharapkan dapat selesai bertahap hingga akhir tahun, dengan fokus pada kualitas konstruksi dan daya tahan jalan.
Kualitas Jalan Provinsi yang Memuaskan
Data kemantapan jalan tahun 2025 menunjukkan keberhasilan provinsi dalam menjaga kualitas jalan di hampir semua kabupaten/kota. Beberapa contohnya adalah:
- Lampung Timur: 95,85%
- Pesisir Barat: 95,22%
- Lampung Utara: 93,58%
- Pesawaran: 92,09%
- Kota Bandar Lampung: 100,00%
Ini menunjukkan bahwa ruas jalan yang berada di bawah kewenangan provinsi dikelola dengan baik dan terencana.
Ketimpangan pada Jalan Kabupaten/Kota
Namun, kondisi jalan kabupaten/kota sangat kontras. Beberapa daerah menunjukkan angka kemantapan yang rendah, seperti:
- Mesuji: 29,35%
- Lampung Tengah: 42,81%
- Tulang Bawang: 20,28%
- Way Kanan: 24,07%
- Tulang Bawang Barat: 43,90%
Kesenjangan ini mencerminkan bahwa banyak jalan kabupaten yang masih dalam kondisi tidak layak. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah kabupaten dan kota.
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Penting untuk dipahami bahwa jalan kabupaten/kota bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung. Sebaliknya, pengelolaan jalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan bupati dan wali kota. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan jalan yang rusak, hal tersebut tidak mencerminkan kinerja pemerintah provinsi, melainkan tergantung pada kebijakan dan prioritas anggaran dari pemerintah daerah masing-masing.
Menuju Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Langkah proaktif Pemprov Lampung dalam memperbaiki infrastruktur jalan merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah. Dengan target ratusan kilometer perbaikan dan penanganan banyak ruas jalan, arah pembangunan infrastruktur di Lampung sudah berada di jalur yang benar. Namun, kesuksesan ini harus diimbangi dengan komitmen dari pemerintah kabupaten/kota. Tanpa adanya upaya yang sama dari mereka, kesenjangan infrastruktur akan terus berlanjut, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Kesimpulan
Dengan fokus pada perbaikan kemantapan jalan Lampung 2026, pemerintah provinsi menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan infrastruktur. Namun, tantangan yang dihadapi juga harus diatasi, terutama dalam hal pengelolaan jalan kabupaten/kota. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
